LANOSIN JABAT SEKRETARIS AGRARIA DAN TATA RUANG APKASI 2021-2026
Penyelenggaraan Pengukuhan terpilih Dewan Pengurus APKASI digelar Sabtu, Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sabtu (19/6/2021).
Kegiatan APKASI ditengah pandemi covid-19, tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Tema yang diangkat yaitu “Tantangan dan Harapan : Membangun Ekonomi Daerah di Masa Pandemi Covid-19”.
Narasumber Rakernas APKASI tahun 2021 diisi oleh para Menteri yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah turun tangan dalam menjalankan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro.
Kepala daerah diminta aktif menjalankan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terkait kebijakan PPKM Mikro, dengan melibatkan seluruh stakeholder seperti Forkopimda. Kepala Daerah diminta menunjukkan kualitas kepemimpinan atau leadershipnya masing-masing.
“Rekan-rekan sudah mengerti soal teorinya dan lain-lain, sehingga rekan-rekan saya minta aktif turun, tunjukkan leadership,” katanya.
Keberhasilan pelaksanaan PPKM Mikro sangat ditentukan oleh kepala daerah, karena kebijakan yang tertuang dalam Inmendagri tersebut akan diimplementasikan ditingkat daerah. Keberhasilan pelaksanaan PPKM Mikro juga disumbang oleh peran kepala daerah yang giat memonitoring secara langsung berbagai indikator pengendalian Covid-19.
Diharapkan kepala daerah tak hanya berdiam diri menunggu laporan dari kepala dinas atau stafnya, namun ikut terlibat secara aktif dalam berbagai kebijakannya.
“Jadi Instruksi Mendagri tentang PPKM Mikro itu hanya sebagai sarana formalnya, karena regulasinya cukup itu. Kepala daerah adalah pemegang otoritas pembuat kebijakan terpenting di daerah; sehingga kepala daerah sebagai pimpinan Forkopimda, sangat sangat penting untuk bisa mengendalikan pandemi Covid- 19 di daerah masing-masing,” katanya.
kepala daerah diminta untuk bisa menjabarkan Inmendagri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Artinya, kepala daerah diberikan kebebasan untuk dapat mengartikulasikan Inmendagri sesuai dengan karakteristik dan persoalan masing-masing daerah. Sebab, Mendagri menyadari, setiap daerah tentu memiliki persoalan penanganan pandemi yang beragam.
“Begitu menerima Inmen, segera bergerak untuk dirapatkan dengan Forkopimda. Rapatkan untuk menjabarkan itu disetiap daerah. Inmen PPKM itu tidak berisi hal-hal yang teknis, yang menyangkut daerah masing-masing. Ad yang berbeda, terjemahkan sesuai dengan kondisi daerah itu,” jelasnya.null
Tak hanya itu, kepala daerah juga perlu menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas strategi dan langkah-langkah yang dilakukan selama pemberlakukan PPKM.
Sehingga kemampuan dan leadership kepala daerah dalam membangun hubungan dengan DPRD dan Forkopimda juga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan bersama. “Tanggung jawab pandemi ini bukan hanya kepada kepala daerah tapi oleh pemerintahan daerah, hilangkan perbedaan kepentingan politik apapun juga demi keselamatan rakyat,” tandasnya.
Kegiatan ini merupakan arahan dari Presiden RI, Joko Widodo untuk mendukung pemulihan ekonomi di pulau Bali. Diharapkan, dengan adanya kegiatan tersebut akan mampu memulihkan pariwisata Bali khususnya Badung serta membangkitkan ekonomi masyarakat.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut Ketua Umum APKASI terpilih Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E, pengusaha sekaligus politikus Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Ia menjabat sebagai Bupati Dharmasraya 2 periode yakni 2016—2021 dan 2021—2024. Ia merupakan salah seorang bupati termuda ketika dilantik di Indonesia, yakni dalam usia 26 tahun. (Wikipedia) Kelahiran Solok, Sumatra Barat pada 27 Mei 1989.
Sementara Bupati OKU Timur Sumatera Selatan H. Lanosin, ST terpilih menjadi sekretaris Bidang Agraria dan Tata ruang atau Pertanahan. (R10)
