SAKSI DAN PELAPOR SENGKETA PILKADES OKUT MULAI DI PERIKSA TIM GAKUMDU

Oku timur – agenda tindak dari sengketa Pilkades serentak OKUT 07 April yang disepakati oleh tim penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, hari Rabu (21/04/2021) di ruangan rapat asisten diadakan pemeriksaan dan meminta keterangan kepada pelapor dan keluhan terkait sengketa pilkada.

Pemeriksaan dilakukan secara bertahap untuk 12 desa yang mengalami sengketa Pilkades. pemeriksaan dan dimintai keterangan yang dipimpin oleh Kasi Pidum Kejaksaan Negeri di bantu oleh Kasi Intel Kejari, Kasat Intel dan Kasat Reskrim Polres, Inspektur Inspektorat Pemda beserta Kabag Hukum Setda OKU Timur.

Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa Rusman mengatakan, hari ini mulai dilakukan pemeriksaan secara bertahap, kita belum mengetahui hasil dari pemeriksaan ini namun dihimbau kepada masyarakat untuk tetap bersabar, tidak terprovokasi dan menghormati hasil, karena apa pun yang diputuskan adalah hasil dari tim penyelesaian sengketa.

Sementara itu Asisten 1 Setda OKU Timur Drs. Dwi Suprianto mengatakan, Pemerintah Kabupaten OKU Timur serius menangani penyelesaian kasus dengan membentuk tim seperti gakumdu yaitu tim penyelesaian sengketa pilkades. Diketahui dari pemilahan dari rapat pertemuan pertama di dapat Desa Batumarta IV Kecamatan Madang Suku III, Desa Dadi Mulyo Kecamatan Madang Suku II, Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II, Desa Gedung Rejo Kecamatan Belitang, Desa Ulak Baru Kecamatan Cempaka,Desa Suka Negri Kecamatan Semndawai Barat, Desa Condong Kecamatan Jayapura, Desa Kota Baru Barat Kecamatan Martapura,BDesa Perjaya Barat Kecamatan Martapura, Desa Burnai Jaya, Kecamatan Semendawai Timur,BDesa Wanasari Kecamatan Semendawai Timur, Desa Sukaraja Kecamatan Cempaka.

Semua 12 desa yang memiliki sengketa akan kita selesaikan dengen tim yang dibentuk dan saat ini lagi dimemintai keterangan dari saksi dan pelapor.

Keputusan yang nantk keluar itu adalah keputusan resmi dari tim penyelesaian, penyelesaian masalah ini mengacu pada baru peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 dan Nomor 46 Tahun 2021 tentang pemilihan kepala daerah serentak, Diharapkan masyarakat harus bersabar atas penyelesaian perselisihan Pilkades ini “pungkasnya. (R10)