TPMPB -OPM Rilis Foto Dan Video Pilot Susi Air Yang Disandera
OKUTIMUR.CO, Papua – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) merilis foto dan video penyanderaan Pilot Susi air dengan tuntutan Papua Merdeka, mereka memperlihatkan seorang pria kulit putih yang diklaim sebagai pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mehrtens disandera bersama TPNPB-OPM Nduga Papua.
Dari foto jelas bahwasanya kondisi sang Pilot yang ditahan kewarganegaraan Selandi Baru itu dalam keadaan sehat bersama TPNPB.
Di dalam video juga beredar luas Kapten Philip Max yang disandera mengatakan, Kelompok Papua menangkap saya dan mereka berjuang untuk kemerdekaan Papua,” Mereka minta agar militer Indonesia pulang dan jika tidak, mereka tetap menahan saya dan keselamatan saya terancam,” Katanya dikelilingi para pejuang Papua sambil memegang senjata tembak, tombak dan busur panah, selasa 14 February 2023.
Sedangkan Juru bicara TPNPB Sebby Sambom menyampaikan, Bahwa pilot pesawat Susi Air Phillip Mehrtens yang disandera sudah tiba di markas Egianus Kogoya dan ditahan sebagai tahanan politik, “Semua aman, Pilot juga baik-baik, kami sedang tahan pilot dan akan lepas apabila permintaan dan tuntutan mereka dikabulkan,” Kata Sebby di dalam videonya yang berdurasi 1 menit 45 detik.
Terlihat senjata api yang digunakan para teroris OPM untuk menyandera Pilot Susi Air ini jenis Pindad SS2 V1 dengan alat bidik perbesaran 4x Trijicon TA31 ACOG, Pindad SS2 V1 dengan pelontar Geranat UGL 40mm dan Pindad SS1 V1, Semua senapan memakai munisi 5.56x45mm NATO dan buatan Indonesia. (Sumber RandomWorldWar).
Dari Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, terkait penyanderaan Pilot Susi Air yang masih disandera oleh sekelompok orang bersenjata di Papua. “Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk penyelamatan terhadap sandera dengan pendekatan persuasif karena yang diutamakan adalah keselamatan,” Jelasnya. (14/02).
Selanjutnya dikatakan, Pemerintah republik Indonesia terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk memantau dan mengakselerasi penanganan pembebasan warganya yang menjadi sandera, “Penyanderaan warga sipil dengan alasan apapun tidak dapat diterima, pemerintah tidak menutup upaya lain selain pendekatan persuasif dan menegaskan bahwa Papua merupakan bagian sah dari NKRI ,” Tegasnya. (**)
