Rapat Bersama Menteri Luhut, Bupati Lanosin serahkan Data Perkebunan Sawit
Kegiatan berlangsung dari tanggal 06 sampai dengan 07 Juli 2022 berlangsung di Puri Agung Grand Hotel Sahid Jaya Sudirman Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, bahwa industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis. “Pemerintah daerah agar tidak menerima dana suap dari oknum pengusaha sawit saat melakukan audit,” katanya.
Ia juga mengingatkan kepada pengusaha perkebunan sawit agar bekerjasama dalam pelaksanaan audit, “BPKP melakukan audit bersama pemerintah daerah, segera berikan data-data yang diminta oleh oleh Kepala BPKP,” pesannya.
Sedangkan Muhammad Yusuf Ateh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut pelaku industri sawit di Indonesia berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. “Ruang lingkup audit tata kelola industri sawit sangat luas dan melibatkan banyak stakeholder, tim gabungan dengan Kejagung RI meliputi perkebunan, pabrik CPO, pabrik turunan CPO, distributor produk CPO serta turunannya, ekspor serta penggunaan dana pungutan ekspor,” Ungkapnya.
Ia juga mengatakan dukungannya terhadap pemerintah untuk melakukan audit tata kelola industri sawit, “Perlunya saling berkoordinasi antara pemerintah daerah untuk mendukung BPKP untuk mengaudit dan tentunya berkoordinasi dengan pemerintah daerah” Ucapnya.
Bupati OKU Timur H. Lanosin, S.T yang mengikuti rapat tersebut berharap, semoga pertemuan ini harga sawit kembali normal. “Dengan melakukan pembenahan di industri sawit dari hulu sampai hilir, baik plasma dan lainnya,” harapnya.
Bupati Enos menegaskan akan terus mengawal dan memperjuangkan hak masyarakat. ” Terutama kewajiban yang harus dipenuhi dari perusahaan kelapa sawit, kita terus kawal agar bisa direalisasikan dan dinikmati oleh masyarakat luas,” Ungkap Bupati Enos.
Selain itu Bupati Enos juga berharap agar wilayah kabupaten penghasil sawit memberikan dampak positif dan manfaat bagi masyarakat serta menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat koordinasi tersebut dihadir Ketua BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit (AKPSI) Yulhaidir dan 154 Kabupaten dari 18 Provinsi penghasil sawit. [Dis]