Lanosin: “Target MCP OKU Timur Capai 60 Persen”

0 0
Read Time:1 Minute, 44 Second
Martapura – Bupati Lanosin dan Wakil Bupati HM Yuda beserta jajaran Forkompinda penting lainnya mengadakan rapat koordinasi Monitoring Control for Prevention (MCP) di ruangan rapat Bina Praja II di lingkungan Pemkab OKU Timur Selasa 25/05/2021 pukul 09:30 Wib.

Dalam rapat membahas percepatan dan evaluasi pelaksanaan program 100 hari kerja Bupati dan wakil Bupati.

Dimana masing-masing dinas terkait melaporkan hasil kerja yang telah dilaksanakan. Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi terintegrasi KPK RI bertujuan untuk melihat sejauh mana rencana aksi yang sudah dijalankan, sejauh mana progres yang dilakukan, serta faktor apa saja yang bisa menghambat pelaksanaannya pada tingkat kabupaten OKU Timur.

sektor yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP), manajemen ASN dan dana desa. Kemudian optimalisasi pendapatan daerah serta manajemen aset daerah.

Kita wajib dan harus mendukung Tim KPK untuk melakukan evaluasi program rencana aksi KPK guna mendorong penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih transparan dan akuntabel” ujar Bupati Lanosin.

Lanosin menyebutkan aksi pemberantasan korupsi terintegrasi ini merupakan sistem pelaporannya melalui aplikasi MCP (Monitoring Centre for Prevention) Koordinasi supervisi pencegahan, Pembinaan agar tidak terjadinya kebocoran-kebocoran bukan hanya anggaran yang keluar tetapi juga anggaran yang masuk. Diharapkan apa yang dibutuhkan segera ditulis dan dianggarkan di APBD, Sehingga muncul harga satuan dasar sesuai aturan perbup, Agar tidak menyalahi aturan,”tegasnya

“Kami, pihak Pemkab OKU Timur mendukung sepenuhnya tim KPK RI untuk melakukan evaluasi sejauh mana program rencana aksi KPK telah dilaksanakan, semoga program ini mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih transparan dan akuntabel dapat terwujud,” jelasnya.

Menurutnya, Aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi.

Dalam hasil evaluasi rapat dirumuskan point ,Evaluasi jabatan, Perjanjian kinerja, Kepatuhan LHKPN, Standar kepatuhan kerja,Integrasi perencanaan dan penganggaran, Perencanaan pokok pikiran di DPRD, RUP, Belanja modal.

Ditargetkan kenaikan MCP naik 60% mudah-mudahan bisa lebih ,”Harap Bupati Lanosin.

Sekda Jumadi, S.Sos menambahkan”Semua data perlu penyesuaian, semoga ditahun 2021 mudah-mudahan progres yang menggembirakan,”pungkasnya.(R10)

About Post Author

OKUTIMUR

PT. MEDIA BHAKTI TRI PUTRA

OKUTIMUR

PT. MEDIA BHAKTI TRI PUTRA