DEMI EFISIENSI AHOK HAPUS KARTU KREDIT PEJABAT BUMN
0
0
Ahok Hapus Kartu Kredit Pejabat Pertamina, BUMN
Jakarta – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkap fasilitas kartu kredit untuk pejabat dihapus. Komisaris, direksi, hingga manajer Pertamina tak lagi mendapatkan fasilitas kartu kredit.
Pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan dihapusnya fasilitas kartu kredit pejabat Pertamina dapat mempermudah pengawasan dan menghindari penggunaan beban kartu kredit untuk kebutuhan pribadi. Model pengeluaran pun diprediksi akan berubah yang tadinya tak terhingga menjadi model reimburse.
“kalau kemudian ada penyederhanaan dalam konteks kartu kredit di mana sekarang modelnya dari yang tadinya mereka mendapatkan alokasi di kartu kredit dalam jumlah tertentu yang relatif besar, mungkin sekarang modelnya diganti jadi model istilahnya reimburse.
Artinya kalau ada jamuan makan atau segala macam atau jamuan client (klien) itu dibayarkan saja dulu setelah itu di-reimburse ke kantor,” Jelas Toto
Lebih lanjut, menurutnya kebijakan Ahok itu bagus diterapkan tidak hanya di Pertamina saja tetapi juga di BUMN besar lainnya. Dengan begitu, pengeluaran BUMN lebih terstruktur dan efisien.
“ini menjadi model pengawasannya jauh lebih mudah dan jauh lebih terstruktur. Dalam arti bahwa sekarang yang bisa di-reimburse memang betul-betul kepentingan dan keperluan kantor.
Saya kira ini kalau perusahaannya sekelas Pertamina, PLN, Bank Mandiri, Telkom itu kan semuanya skala besar semua, sehingga upaya-upaya untuk melakukan efisiensi dengan cara seperti yang dikerjakan Pak Ahok akan bagus kalau bisa diterapkan di BUMN-BUMN yang lain Dengan begitu, pengeluaran BUMN lebih terstruktur dan efisien,” jelasnya.
Seperti diketahui, fasilitas kartu kredit bagi dewan komisaris, direksi, hingga manajer PT Pertamina (Persero) dihapus. Kebijakan ini menjadi salah satu yang dibicarakan dalam rapat umum pemegang saham alias RUPS Pertamina.
Ahok menjelaskan fasilitas kartu kredit ini memiliki potensi penyalahgunaan yang besar. Dia menyebut pemakaiannya bisa tidak tepat sasaran. Di sisi lain, fasilitas ini menurutnya tak memiliki dampak untuk memajukan kinerja perusahaan.
“Kontrol dari kemungkinan pemakaian yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan memajukan kinerja perusahaan,” ungkap Ahok.(R10)
